Toko

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, sistem perpajakan Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak lagi dapat dijawab dengan pendekatan konvensional. Perdagangan elektronik (e-commerce) telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, namun perubahan tersebut juga memunculkan persoalan serius mengenai kepatuhan pajak, kepastian hukum, dan efektivitas penerapan sanksi administrasi, terutama dalam konteks kebijakan Tax Amnesty.

Melalui buku ini, Dr. Muhammad Naufal Arifiyanto, S.H., M.H. mengajak pembaca menelusuri secara kritis dinamika hukum perpajakan Indonesia dengan mengupas hubungan antara pajak digital, sistem self-assessment, kebijakan pengampunan pajak, serta konstruksi sanksi administrasi yang selama ini masih menyisakan berbagai ruang interpretasi. Berbekal analisis yuridis, konseptual, dan komparatif yang mendalam, penulis menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya reformulasi regulasi agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Lebih dari sekadar membahas aturan perpajakan, buku ini menghadirkan gagasan strategis mengenai arah pembaruan hukum fiskal Indonesia di era transformasi digital. Setiap pembahasan disusun secara sistematis, didukung kajian teori, regulasi, praktik, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi perkembangan hukum nasional.

Buku ini layak menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, konsultan pajak, aparatur perpajakan, pelaku usaha digital, pembuat kebijakan, maupun siapa saja yang ingin memahami masa depan sistem perpajakan Indonesia di era ekonomi digital.

Ketika teknologi mengubah wajah perdagangan, hukum perpajakan tidak cukup hanya mengikuti perubahan, ia harus mampu memimpin perubahan. Buku ini menunjukkan bagaimana arah pembaruan itu seharusnya dimulai.